Pengguna sepeda di Jakarta dapat ditilang oleh pihak kepolisian apabila keluar dari jalur yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo
“Kepada para pesepeda itu juga ada ancaman hukumannya jadi para sepeda pemakai sepeda yang tidak gunakan jalur sepeda yang sudah disediakan, Artinya kalau di jalan itu ada jalur sepeda kemudian tidak dipakai itu kita ada ancaman hukumannya yaitu Pasal 299 UU lalin dan angkutan jalan, itu ada ancaman pidananya.” Jelas Sambodo
Menurut Sambodo, pesepeda yang melanggar aturan dapat dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu dan ancaman kurungan penjara selama 15 hari. Sambodo menyampaikan bahwa aturan tersebut akan diterapkan usai sosialisasi dilakukan.
“Dendanya itu Rp 100 ribu atau ancaman kurungan 15 hari, Jadi sebetulnya kalau ada nanti setelah kita sosialisasi dan sampaikan ini masih ada pesepeda yang bandel tidak mengerti jalur sepeda padahal di jam-jam itu ada jalur sepeda, bisa saja kita kenakan tilang.” Ungkap Sambodo
Selama masa PSBB transisi di DKI, jalur sepeda sengaja dipindahkan dari trotoar ke bahu jalan untuk sementara demi mencegah kerumunan. Pemprov DKI sendiri telah menyiapkan jalur sepeda sementara sepanjang 14 kilometer. Jalur tersebut dibuka setiap hari pada pukul 06.00-08.00 WIB dan pukul 16.00-18.00 WIB.
Aturan terkait tilang pesepeda ini lantas ditanggapi oleh komunitas Bike to Work (B2W). Menurut anggota komunitas B2W, Putut Soedarjanto, pihaknya tidak mempersoalkan hal tersebut. Namun, ia meminta agar kepolisian turut konsisten menerapkan aturan jalur tersebut ke pengendara lain. Pasalnya, ia menilai masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang menerobos ke jalur sepeda.
“Jika memang sesuai perundang- undangan yang berlaku ya silakan dilaksanakan. Namun demikian harus konsisten, termasuk juga dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor,” tutur Putut
Lebih lanjut, Putut menilai bahwa pihak kepolisian selama ini masih belum konsisten menerapkan aturan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ). “Pemerintah sendiri belum menjalankan amanat UULAJ No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 79 Tahun 2013 secara baik kok,” pungkas Putut.
