Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa dengan tujuan dapat mendorong pemerataan infrastruktur dan ekonomi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, ditargetkan sebanyak 18 kawasan industri di luar Jawa sudah dapat beroperasi, yang di antaranya saat ini 8 kawasan industri dalam tahap konstruksi dan 10 masih tahap perencanaan.
“Sampai November 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri yang termasuk proyek strategis nasional (PSN),” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (17/12). Ke-10 kawasan industri tersebut, berlokasi di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN. “Pengembangan kawasan industri menjadi perhatian utama pemerintah karena mampu mewujudkan perekonomian yang inklusif,” tutur Menperin.
Sebanyak 18 kawasan industri yang tengah dikebut pembangunannya sehingga diharapkan bisa selesai pada tahun depan, yaitu di Lhoukseumawe, Ladong, Medan, Tanjung Buton, Landak, Maloy, Tanah Kuning, dan Bitung. Kedelapan kawasan industri ini yang sedang tahap konstruksi.
Sementara itu, 10 kawasan industri yang masih tahap perencanaan adalah di Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli dan Teluk Bintuni. “Kami memproyeksi nantinya terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa sebesar 60 persen dibanding di Jawa,” ungkapnya.
Airlangga menjelaskan, kawasan industri di Jawa akan difokuskan pada pengembangan jenis industri tertentu, sedangkan pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa diarahkan pada industri berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral.
“Misalnya di Sei Mangkei dan Kuala Tanjung akan menjadi klaster pengembangan industri berbasis agro dan aluminium karena di sana ada Inalum dan industri pengolah CPO,” ujarnya. Ini juga merupakan langkah Kemenperin memacu hilirisasi industri. “Seperti Inalum sudah memproduksi aluminium alloy yang bisa digunakan sektor otomotif untuk blok mesin,” imbuhnya.
Upaya strategis tersebut tentu untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga dapat mensubstitusi produk impor, meningkatkan penerimaan devisa dari hasil ekspor, dan melengkapi rantai pasok manufaktur di Indonesia. Selain itu mampu memperdalam struktur industri di Indonesia.
Airlangga menambahkan, pembangunan kawasan industri diyakini dapat meningkatkan nilai investasi di Indonesia. “Bahkan, dengan berdirinya pabrik akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Ini salah satu bukti dari multiplier effect aktivitas industrialisasi,” terangnya.
Hingga November 2018, realisasi investasi sektor industri mencapai Rp70,8 triliun atau 27,72 persen dari seluruh penanaman modal di Indonesia. Sementara, pada semester I-2018, jumlah tenaga kerja di sektor industri sudah menembus angka 17,92 juta orang.
Di samping itu, Menperin menyampaikan, pihaknya bertekad memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri. Upaya ini guna memudahkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan zaman sekarang, terutama dengan perkembangan teknologi industri 4.0.
“Kami telah memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Logam di Morowali dan Politeknik Industri Kimia di Cilegon,” tandasnya. Langkah membangun kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0 serta program prioritas pemerintah pada tahun depan yang akan melaksanakan secara masif kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi.
